Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan respons
atas dinamika yang terjadi di sektor keuangan nasional menyusul transisi
kepemimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam situasi ini, Hipmi menegaskan bahwa stabilitas sistem
keuangan dan kepercayaan pasar harus tetap dijaga sebagai fondasi utama
pertumbuhan ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Anggawira, menilai peristiwa
ini tidak boleh hanya dipandang sebagai pergantian figur semata, melainkan
momentum untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas kelembagaan sektor jasa
keuangan.
“Hipmi menghormati sepenuhnya kewenangan negara dalam proses
transisi dan pengisian kepemimpinan OJK. Namun yang jauh lebih penting adalah
memastikan kesinambungan kebijakan, penguatan tata kelola, serta komunikasi
regulasi yang jelas agar stabilitas pasar dan kepercayaan investor tetap
terjaga,” ujar Anggawira dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat
(30/1/2026).
Anggawira menilai dinamika pasar yang terjadi menjadi
pengingat bahwa kredibilitas sistem keuangan sangat ditentukan oleh
transparansi, konsistensi penegakan aturan, dan independensi regulator. Dia
menekankan bahwa dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan hanya dalam jangka
pendek, tetapi juga kejelasan arah kebijakan jangka menengah dan panjang.
“Sebagai representasi pengusaha muda dan komunitas
intelektual-alumni perguruan tinggi, kami berpandangan bahwa kepemimpinan
regulator ke depan harus diisi oleh figur yang berintegritas, profesional,
independen, serta memahami keterkaitan erat antara stabilitas sektor keuangan,
pasar modal, dan pertumbuhan sektor riil,” jelas sekretaris jenderal Himpunan
Alumni IPB (HA IPB) ini.
Hipmi, kata Anggawira, menilai pasar keuangan yang sehat
tidak hanya diukur dari pergerakan indeks, tetapi dari kemampuannya menjadi
sumber pembiayaan produktif bagi dunia usaha. Khususnya, kata dia, bagi UMKM,
startup, dan pelaku industri berbasis inovasi yang menjadi tulang punggung penciptaan
lapangan kerja.
“Reformasi sektor jasa keuangan harus diarahkan untuk
memperkuat perlindungan investor ritel, memperluas akses pembiayaan yang adil,
serta mendorong pasar keuangan agar lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi
riil,” tandas dia.Hipmi juga mendorong agar proses penguatan kelembagaan OJK ke
depan dilakukan secara terbuka, berbasis meritokrasi, dan melibatkan dialog
aktif dengan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan komunitas
akademik.
“Stabilitas dan pertumbuhan bukan dua hal yang saling
meniadakan. Dengan tata kelola yang kuat dan regulator yang kredibel, sektor
keuangan justru dapat menjadi akselerator pembangunan ekonomi nasional,"
pungkas Anggawira.
