Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menilai penentuan
penyebab banjir di sejumlah wilayah di Indonesia harus dilakukan melalui
pendekatan ilmiah yang transparan. Publik maupun pemerintah diminta tidak
menyimpulkan atau memvonis pihak tertentu sebagai penyebab banjir.
Menurut Ketua Umum IAGI STJ Budi Santoso secara ilmiah tidak
tepat jika penyebab banjir langsung diarahkan kepada pihak tertentu tanpa
kajian menyeluruh.
Budi mengingatkan banjir tidak dapat disederhanakan menjadi
satu faktor tunggal, setiap kejadian bencana perlu dianalisis sejak awal
berdasarkan kondisi material penyusun wilayah.
Pendekatannya memang multidisiplin. Faktor geologis, hidrologis,
iklim, hingga kegiatan manusia harus dirunut satu per satu. Kita tidak bicara
tentang siapa, tetapi melihat permasalahan secara objektif agar langkah
mitigatif dan korektif yang diambil tepat sasaran. Diagnosisnya harus tepat
agar obat yang diberikan sesuai," ujar Budi kepada wartawan, Kamis
(29/1/2026).
Budi menambahkan, kondisi geologis suatu wilayah memiliki
daya dukung yang berbeda-beda sehingga perlu menjadi referensi utama dalam
menilai kerentanan dan risiko bencana.
"Kita perlu melihat kasus-kasusnya. Ada area di mana
bagian atasnya cukup terjaga, kegiatan manusia juga tidak banyak, pohon-pohon
masih bagus, tetapi tetap terjadi banjir bandang. Hal seperti itu perlu dilihat
secara objektif," tandasnya.Menurut dia, teknologi saat ini memungkinkan
analisis lebih terukur, termasuk memanfaatkan citra satelit untuk melihat
kondisi wilayah dalam rentang waktu tertentu sebelum kejadian. Dia menilai
kajian tersebut tidak hanya untuk menjelaskan kejadian, tetapi juga untuk
memperkuat pencegahan.
"Ini bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan masa
lalu, tetapi lebih pada bagaimana kita mengantisipasi agar ke depan tidak
terjadi lagi. Kalau pun terjadi, kita sudah punya langkah-langkah antisipatif
atau mitigatif," jelas dia.
IAGI menilai, kesimpulan penyebab bencana yang tidak
ditopang proses ilmiah berisiko menghasilkan langkah korektif yang keliru dan
tidak menyentuh akar masalah. Budi menganalogikan obat yang diberikan tidak
sesuai dengan hasil diagnosis.
Dalam konteks penguatan kebijakan, kata Budi IAGI mendorong
agar analisis berbasis geosains dijadikan dasar utama dalam kebencanaan, tata ruang,
dan pemanfaatan wilayah.
“Kami mendorong adanya regulasi setingkat undang-undang,
yaitu undang-undang geologi atau undang-undang kebumian, agar muatannya cukup
kuat dan aturan di bawahnya harus mengacu pada itu," imbuh dia.
