Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menilai penelitian mendalam mengenai kedudukan energi di masing-masing negara ASEAN penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan pasokan energi global.
Dosen Hubungan Internasional di President University itu mengatakan kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, bahwa penelitian diperlukan untuk melihat kondisi energi negara-negara ASEAN, baik sebelum maupun setelah serangan Amerika Serikat ke Iran.
Ia menilai negara-negara ASEAN memiliki kebutuhan dan ketergantungan energi yang berbeda-beda. Sejumlah negara masih sangat bergantung pada minyak bumi, sementara negara lain mulai mendorong diversifikasi energi.
Terkait dorongan negara-negara ASEAN untuk mempercepat ratifikasi ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA), Rezasyah memperkirakan implementasi skema tersebut tidak akan mudah dicapai.
Menurut dia, Indonesia sebagai negara berpenduduk besar dengan pembangunan di banyak wilayah membutuhkan energi minyak jauh lebih besar dibandingkan negara ASEAN lain yang lebih kecil.
“Tidak mustahil akan terlahir stigma baru, di mana Indonesia sebagai konsumen terbesar menggunakan mekanisme ASEAN sebagai kekuatan tawar baru dalam berhubungan dengan negara-negara eksportir minyak,” katanya.
Rezasyah menilai Indonesia perlu meningkatkan diversifikasi energi yang tersedia melimpah, seperti energi surya, energi angin, energi panas bumi, dan energi yang diolah dari sampah.
Ia juga menilai Indonesia perlu mempertimbangkan kembali pembangunan fasilitas nuklir untuk tujuan damai.
Lebih lanjut, ia mengatakan tingginya kredibilitas global Indonesia berpotensi membuka dukungan dari berbagai negara maju, termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, Australia, dan Jepang.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn memastikan proses ratifikasi APSA akan diselesaikan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN pada akhir tahun ini.
Kesepakatan tersebut memungkinkan negara-negara ASEAN saling membantu saat terjadi kelangkaan bahan bakar sekaligus memperkuat kerja sama kawasan di sektor energi.
“Para pejabat negara telah menerima instruksi dari para pemimpin mereka bahwa proses ratifikasi APSA harus dipercepat oleh semua negara anggota,” kata Kao Kim Hourn dalam konferensi pers terkait hasil KTT ke-48 ASEAN di Sekretariat ASEAN Jakarta, Senin.
