Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi dijadwalkan mengunjungi Washington pada Senin (13/7/2026) untuk mempererat hubungan strategis dengan Amerika Serikat (AS).
Dalam kunjungan tersebut, kedua negara diperkirakan menandatangani sejumlah kesepakatan di sektor minyak dan gas sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Kunjungan itu berlangsung ketika Irak berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan Iran dan AS di tengah eskalasi ketegangan militer antara kedua negara.
Juru bicara pemerintah Irak Haider al-Aboudi mengatakan kesepakatan yang akan ditandatangani mencakup beberapa nota kesepahaman di sektor minyak dan gas. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana Irak menggandeng berbagai perusahaan asal AS untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak.
Menurut Al-Aboudi, perjanjian tersebut juga bertujuan membuka jalur ekspor alternatif sehingga dapat mengurangi ketergantungan Irak terhadap Selat Hormuz yang rentan mengalami gangguan.
Irak, seperti negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk lainnya, mengalami penurunan pendapatan dari sektor minyak akibat terganggunya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz selama konflik antara AS dan Iran.
Selain kerja sama energi, Al-Aboudi mengatakan penguatan angkatan bersenjata Irak juga akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan di Washington.
Hubungan Irak dan AS selama ini kerap menghadapi tantangan, antara lain terkait keberadaan pasukan AS di Irak, kedekatan Baghdad dengan Iran, serta tekanan Washington agar pemerintah Irak membatasi pengaruh kelompok bersenjata yang didukung Iran.
Meski demikian, setelah ditunjuk sebagai perdana menteri pada April 2026, Ali al-Zaidi menerima ucapan selamat dari Presiden AS Donald Trump. Dalam pesannya, Trump menyampaikan harapan agar kerja sama antara Baghdad dan Washington dapat semakin erat.
