Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menyambut positif rencana pemerintah Indonesia membangun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Minsk. Menurutnya, kehadiran perwakilan diplomatik tersebut akan semakin memperkuat hubungan bilateral serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara.
Pernyataan itu disampaikan Lukashenko seusai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). "Saya berterima kasih kepada Anda, Bapak Presiden, atas keputusan yang diambil hari ini mengenai pembukaan kedutaan besar (KBRI di Belarus)," kata Lukashenko.
Saat ini, Indonesia belum memiliki KBRI di Belarus. Selama ini, hubungan diplomatik dan pelayanan bagi warga negara Indonesia di Belarus masih dirangkap oleh KBRI Moskwa, Rusia. Dengan adanya KBRI di Minsk, hubungan diplomatik diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mempermudah koordinasi dan kerja sama berbagai sektor strategis.
Bebas Visa
Selain menyambut pembukaan KBRI, Lukashenko menegaskan Belarus siap memperluas kerja sama sektor pariwisata melalui kebijakan bebas visa dan pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia dan Belarus.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan di kedua negara.
"Pembukaan kedutaan besar, penghapusan pembatasan visa bagi warga Belarus, serta penerapan perjalanan bebas visa bagi warga Belarus ke Indonesia, begitu pula sebaliknya, sangatlah penting," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Belarus juga resmi meluncurkan Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 sebagai pedoman penguatan kerja sama berbagai sektor strategis.
Selain itu, Belarus telah merampungkan proses ratifikasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Langkah tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia sekaligus memperluas peluang perdagangan dan investasi kedua negara.
Delegasi Indonesia dan Belarus juga menyepakati sejumlah dokumen kerja sama yang mencakup sektor kesehatan, kebudayaan, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan.
