Penghitungan suara pemilu Israel yang digelar mulai memperlihatkan perubahan peta persaingan

 

Penghitungan suara pemilu Israel yang digelar pada Selasa (27/10/2026) waktu setempat mulai memperlihatkan perubahan peta persaingan. Setelah exit poll sempat menempatkan kubu oposisi di depan, hasil penghitungan sementara justru menunjukkan blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh proyeksi 53 kursi, sedangkan blok oposisi pimpinan mantan kepala militer Gadi Eisenkot meraih 48 kursi.

 

Pembaruan Komite Pemilihan Pusat Israel pada Rabu (28/10/2026) menunjukkan  sekitar 90% surat suara telah dihitung. Dua partai Arab, yakni United Arab List (UAL) dan Joint List, diproyeksikan memperoleh total 19 kursi di Knesset atau parlemen Israel yang memiliki 120 kursi.

 

Meski unggul dalam penghitungan sementara, blok Netanyahu belum memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Hal serupa berlaku bagi kubu Eisenkot. Keduanya membutuhkan sedikitnya 61 kursi untuk menguasai mayoritas parlemen.

 

Perubahan tersebut berbeda dari hasil exit poll yang dirilis ketika tempat pemungutan suara (TPS) ditutup pada Selasa malam. Saat itu, sejumlah lembaga penyiaran Israel memperkirakan blok oposisi unggul tipis atas koalisi Netanyahu.

 

Dengan masih adanya surat suara yang belum dihitung, hasil akhir pemilu belum dapat dipastikan. Persaingan kini berlanjut ke tahap pembentukan koalisi, dengan partai-partai Arab berpotensi memegang peran penting dalam menentukan arah pemerintahan berikutnya.

 

Mengubah Peta Persaingan

 

Hasil awal yang dirilis lembaga penyiaran publik Kan, Channel 12, dan Channel 13 memperlihatkan persaingan ketat antara kubu Eisenkot dan Netanyahu. Dalam proyeksi awal, blok Eisenkot diperkirakan memperoleh 52 hingga 53 kursi, sedangkan koalisi pemerintahan Netanyahu diproyeksikan meraih 50 kursi.

 

Pengumuman tersebut disambut sorak-sorai pendukung Partai Yashar pimpinan Eisenkot di markas mereka di Tel Aviv. Eisenkot menyatakan bahwa pihaknya telah mencetak sejarah. Ia juga berjanji akan memastikan keputusan rakyat diterjemahkan menjadi pemerintahan Zionis yang stabil dan baik bagi seluruh warga Israel. Sekutu Eisenkot dari Partai Beyachad, mantan Perdana Menteri Yair Lapid, menyebut blok Netanyahu telah mengalami kekalahan telak.

 

Namun, gambaran tersebut berubah setelah penghitungan suara berlanjut. Ketika data dari lebih banyak TPS masuk, perolehan blok Netanyahu meningkat hingga melampaui proyeksi awal exit poll.

 

Pada update Rabu (28/10/2026), Komite Pemilihan Pusat memperkirakan blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok Eisenkot meraih 48 kursi. Dua partai Arab diproyeksikan menguasai total 19 kursi.

 

Perbedaan antara hasil exit poll dan penghitungan sementara memperlihatkan pentingnya membedakan proyeksi lembaga penyiaran dari hasil penghitungan suara. Hasil akhir tetap bergantung pada seluruh surat suara yang sah dan proses pengesahan resmi.

 

Peluang Netanyahu

 

Di markas Partai Likud di Yerusalem, para pendukung Netanyahu tetap berharap hasil akhir memungkinkan koalisi petahana melanjutkan pemerintahan. Likud diproyeksikan menjadi partai tunggal terbesar di parlemen, meskipun gabungan kursi partai tersebut dan sekutunya belum mencapai mayoritas.

 

Sejumlah pendukung Likud mengaku gugup menghadapi hasil sementara. Menteri Luar Negeri Gideon Saar, sekutu Netanyahu, menilai perayaan dari kubu kiri masih terlalu dini.

 

BACA JUGA

 

Kenapa Tak Ada Partai yang Menang Mutlak pada Pemilu Israel?

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir meminta pendukung partai sayap kanan Jewish Power berdoa agar hasil akhir memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang sepenuhnya berhaluan kanan.

 

Netanyahu kemudian muncul di markas Likud dan menyampaikan pidato yang menegaskan keyakinannya terhadap kekuatan blok kanan. Ia menyatakan, bloknya memiliki mayoritas besar dan menyerukan pembentukan pemerintahan nasional yang kuat dan berhaluan kanan.

 

Pernyataan tersebut disampaikan ketika hasil exit poll masih memperlihatkan persaingan ketat dan penghitungan suara belum selesai. Hasil sementara yang menempatkan blok Netanyahu di posisi terdepan belum berarti koalisi pemerintahannya telah memperoleh mayoritas parlemen.

 

Dengan proyeksi 53 kursi, blok Netanyahu masih membutuhkan dukungan tambahan untuk mencapai ambang 61 kursi. Pilihan untuk memperoleh dukungan dari partai oposisi atau membentuk koalisi yang lebih luas dapat menjadi bagian dari negosiasi politik setelah hasil pemilu dikonfirmasi.

 

Potensi Partai Arab untuk Koalisi

Selain persaingan antara Netanyahu dan Eisenkot, perhatian tertuju pada dua partai Arab, yakni United Arab List (UAL) dan Joint List. Keduanya diproyeksikan memperoleh total 19 kursi dalam penghitungan sementara, meningkat dibandingkan jumlah kursi yang mereka miliki sebelumnya.

 

Warga Arab Israel mencakup sekitar seperlima populasi negara tersebut. Sebagian dari mereka mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel.

 

Kenaikan perolehan kursi kedua partai itu sejalan dengan meningkatnya partisipasi pemilih Arab Israel. Dengan jumlah kursi yang diproyeksikan mencapai 19, keduanya berpotensi menjadi penentu dalam upaya pembentukan koalisi pemerintahan.

 

Namun, dukungan partai-partai Arab tidak otomatis menjamin terbentuknya mayoritas. Sejumlah partai dalam blok oposisi sebelumnya menolak atau membatasi kemungkinan bekerja sama dengan mereka dalam pemerintahan.

 

Pemimpin United Arab List, Mansour Abbas, berharap hasil akhir memungkinkan blok perubahan dan partainya mengumpulkan dukungan mayoritas.

 

"Saya berharap angka-angka itu sesuai harapan dan kami, Blok Perubahan dan UAL, dapat memastikan ada 61 kursi Knesset," kata Abbas.

 

Mayoritas di parlemen Israel membutuhkan sedikitnya 61 dari total 120 kursi. Karena itu, dukungan dari partai-partai di luar dua blok utama dapat menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang mampu membentuk pemerintahan.

 

Peran partai Abbas bukan hal baru dalam politik Israel. Setelah pemilu 2021, partainya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang dipimpin Naftali Bennett dan Yair Lapid. Namun, pemerintahan tersebut hanya bertahan selama satu tahun sebelum runtuh.

 

Ketua Joint List, Yousef Jabareen, menegaskan, pihaknya tidak dapat dikesampingkan dalam proses politik.

 

"Kelompok ini tidak dapat diabaikan dalam skenario politik apa pun," ujarnya.

 

Meski demikian, peluang partai-partai Arab untuk memengaruhi pembentukan pemerintahan bergantung pada kesediaan partai lain untuk bekerja sama. Sejumlah pemimpin politik Israel sebelumnya menyatakan keberatan terhadap pembentukan koalisi bersama partai-partai Arab.

 

Situasi ini membuat hasil penghitungan suara bukan satu-satunya faktor penentu. Negosiasi antarpartai setelah pemilu juga akan menentukan apakah Netanyahu dapat mempertahankan kekuasaan atau oposisi mampu membentuk pemerintahan baru.

 

Partisipasi Pemilih Capai Level Tertinggi

Di tengah persaingan antarblok, pemilu Israel kali ini mencatat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Mengutip BBC, Kamis (29/10/2026), Komite Pemilihan Pusat Israel melaporkan partisipasi mencapai 77,7% ketika TPS ditutup pada pukul 22.00 waktu setempat.

 

Angka tersebut menjadi tingkat partisipasi tertinggi pada jam penutupan sejak 1999. Tingginya jumlah pemilih menunjukkan besarnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu kali ini.

 

Komite Pemilihan Pusat menolak permintaan Likud dan sejumlah partai kanan untuk memperpanjang waktu pemungutan suara melewati pukul 22.00 waktu setempat.

 

 “Keadaan saat ini tidak membenarkan perpanjangan waktu,” bunyi pernyataan komite.

 

Lembaga tersebut juga menyatakan tingkat partisipasi tinggi mencerminkan keterlibatan publik yang kuat dalam proses demokrasi.

 

Sebelum pemungutan suara berakhir, Netanyahu dan sekutu-sekutunya telah mendorong para pendukung untuk datang ke TPS. Mereka memperingatkan tentang kemungkinan meningkatnya partisipasi pemilih dari kelompok kiri dan masyarakat Arab.

 

"Jika kalian tidak memilih, kita akan bangun besok dengan pemerintahan sayap kiri, partai-partai Arab, Islam ekstrem, dan kita akan kehilangan Israel,” kata Netanyahu dalam sebuah rekaman.

 

Tingginya partisipasi pemilih menjadi salah satu catatan penting dalam pemilu kali ini. Namun, tingkat partisipasi tersebut tidak dengan sendirinya menentukan kubu yang akan memperoleh mayoritas kursi parlemen.

 

Penghitungan Surat Suara Absen Masih Berlangsung

Meski sebagian besar surat suara telah dihitung, proses penghitungan pemilu Israel belum sepenuhnya selesai. Selain surat suara reguler yang masih memerlukan pemeriksaan, terdapat ratusan ribu surat suara melalui mekanisme amplop ganda atau double-envelope ballots yang belum dihitung.

 

Pada pembaruan Rabu, jumlah surat suara tersebut diperkirakan sekitar 430.000 hingga 480.000. Sebelumnya, laporan awal menyebut jumlahnya dapat mencapai sekitar 600.000 surat suara. Angka tersebut masih bersifat perkiraan karena petugas pemilu terus menerima dan memproses surat suara.

 

Surat suara amplop ganda terutama berasal dari personel militer, narapidana, diplomat yang bertugas di luar negeri, serta pemilih lain yang tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan. Suara tersebut diperiksa secara terpisah untuk memastikan pemilih tidak memberikan suara lebih dari satu kali.

 

Penghitungan surat suara tersebut dijadwalkan dimulai pada Kamis dini hari dan diperkirakan selesai pada Kamis malam. Hasilnya dapat memengaruhi pembagian kursi di Knesset, terutama karena selisih perolehan kursi di antara sejumlah partai relatif kecil.

 

Komite Pemilihan Pusat memperkirakan hasil akhir resmi akan diumumkan pada 4 November 2026. Sebelum itu, angka perolehan kursi yang beredar masih dapat berubah.

 

Setelah hasil akhir dikonfirmasi dan melalui konsultasi dengan seluruh faksi politik, Presiden Israel Isaac Herzog akan mengundang pemimpin partai yang dinilai memiliki peluang terbesar untuk membentuk koalisi pemerintahan.

 

Proses tersebut dapat berlangsung selama beberapa pekan. Pemimpin yang ditunjuk harus menggalang dukungan partai lain agar dapat memperoleh mayoritas parlemen. Jika gagal membentuk pemerintahan dalam batas waktu yang ditetapkan, Israel berpotensi harus menyelenggarakan pemilu kembali.

 

Selama proses tersebut berlangsung, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara. Namun, belum terbentuknya mayoritas membuat susunan pemerintahan berikutnya masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui negosiasi politik.

 

Pemilu di Tengah Isu Keamanan dan Arah Politik

Pemilu kali ini merupakan pemilihan umum pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut diikuti rangkaian perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.

 

Bagi masyarakat Israel, pemilu ini dipandang sebagai salah satu pemilihan penting dalam sejarah. Hasilnya tidak hanya berpengaruh terhadap kepemimpinan Israel, tetapi juga dapat menentukan arah kebijakan Israel, termasuk pendekatan terhadap keamanan, nasionalisme keagamaan, dan hubungan dengan masyarakat internasional.

 

Sejumlah isu utama mewarnai kampanye. Di antaranya, pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan yang mendahului serangan 7 Oktober, penanganan perang regional, pembagian beban wajib militer, reformasi peradilan, serta kedudukan Israel di tingkat internasional.

 

Berbagai persoalan tersebut menjadi latar persaingan antara kubu Netanyahu dan oposisi. Para pemilih dihadapkan pada pilihan mengenai kepemimpinan dan arah kebijakan negara di tengah situasi keamanan yang rumit.

 

Kritik terhadap penanganan keamanan sebelum serangan Hamas menjadi salah satu persoalan yang membayangi Netanyahu. Selain itu, perdebatan mengenai kewajiban militer bagi warga ultra-Ortodoks dan reformasi peradilan juga memengaruhi persaingan politik.

 

Perbedaan pandangan para pemilih mencerminkan persaingan mengenai kepemimpinan dan arah politik Israel. Kini, setelah penghitungan suara mengubah peta persaingan dari hasil exit poll, perhatian beralih pada kemampuan masing-masing kubu menggalang dukungan untuk membentuk pemerintahan.