Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, memastikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Cirebon membuka akses pembiayaan berbunga rendah

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, memastikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Cirebon membuka akses pembiayaan berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk perempuan prasejahtera pada 2027.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib dalam keterangannya di Cirebon, Sabtu, mengatakan salah satu skema yang disiapkan menyasar perempuan prasejahtera yang membutuhkan modal usaha hingga Rp15 juta melalui pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Untuk ibu-ibu prasejahtera yang ingin usaha, misalnya berjualan keripik, membuat kerupuk atau membuka warung, yang membutuhkan modal sampai Rp15 juta, akan ada subsidi," katanya.

Ia menjelaskan skema subsidi tersebut berpotensi menurunkan beban bunga pinjaman dari sekitar 24 persen, menjadi delapan persen per tahun sehingga pembiayaan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Agus, program tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027 untuk membantu perempuan prasejahtera memulai maupun mengembangkan usaha produktif.

Ia mengemukakan TPAKD pun menjajaki akses pembiayaan formal bagi petani garam di Kecamatan Suranenggala dan Kertasari agar mereka tidak bergantung pada pinjaman rentenir untuk membiayai kegiatan produksi.

"Kami berusaha untuk mengenalkan para petani tambak garam agar tidak mengakses rentenir, tetapi mengakses modal-modal yang produktif yang formal,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan KPw Bank Indonesia Cirebon Himawan Putranto mengusulkan penggunaan sistem penilaian atau scoring untuk menyeleksi calon penerima KUR berdasarkan kelayakan usaha.

Pihaknya mengusulkan pula percepatan sertifikasi halal, pengembangan pembiayaan syariah dan wakaf produktif, serta perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari Program TPAKD.

Bupati Cirebon Imron meminta seluruh anggota TPAKD, mengevaluasi capaian program hingga triwulan ketiga 2026 dan memastikan usulan kegiatan 2027 sesuai kebutuhan masyarakat.

"Perluas cakupan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, pelajar dan masyarakat di wilayah pedesaan," katanya.