Koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Nasional konservatif meraih mayoritas tipis di parlemen dalam pemilihan umum Selandia Baru

 

Koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Nasional konservatif meraih mayoritas tipis di parlemen dalam pemilihan umum Selandia Baru yang berlangsung ketat.

Hasil tersebut membuka peluang bagi Christopher Luxon untuk kembali menjabat sebagai perdana menteri untuk masa jabatan kedua.

Setelah 100 persen suara dihitung, koalisi pemerintah memperoleh 67 dari 131 kursi parlemen, atau satu kursi lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan untuk meraih mayoritas sederhana, menurut harian berbahasa Inggris setempat, NZ Herald.

Blok oposisi yang terdiri atas Partai Buruh, Partai Hijau, dan Partai Maori memperoleh 57 kursi.

Meskipun koalisi pemerintah tampaknya berpeluang kembali membentuk pemerintahan untuk masa jabatan tiga tahun kedua, penghitungan suara khusus masih belum dilakukan.

Hasil pemilu tersebut masih dapat berubah setelah sekitar 700.000 suara khusus dihitung dalam beberapa hari mendatang.

Suara khusus mencakup surat suara dari pemilih di luar negeri dan pemilih yang memberikan suara di luar daerah pemilihan mereka. Suara tersebut belum dimasukkan dalam hasil sementara.

Komisi Pemilihan dijadwalkan mengumumkan hasil resmi akhir, termasuk suara khusus, pada 27 November.

Pemimpin Partai Nasional Luxon (56) lahir di Selandia Baru pada 1970. Sebelum terjun ke dunia politik, ia memimpin maskapai penerbangan nasional Air New Zealand. Ia juga pernah bekerja di Amerika Serikat dan Kanada sebagai eksekutif perusahaan barang konsumsi Unilever.

Luxon bekerja selama 18 tahun di Unilever, dari 1993 hingga 2011, termasuk menduduki sejumlah posisi senior di luar negeri dan menjabat sebagai presiden Unilever Kanada pada 2008.

Ia bergabung dengan Air New Zealand pada 2011, diangkat menjadi kepala eksekutif pada 2012, dan meninggalkan maskapai tersebut pada 2019.

Luxon, yang memiliki dua anak, pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada 2020 dari daerah pemilihan Botany, Auckland. Setahun kemudian, ia menjadi pemimpin Partai Nasional dan menjabat sebagai pemimpin oposisi dari 2021 hingga 2023.

Luxon membawa Partai Nasional meraih kemenangan dalam pemilu 2023 dengan menonjolkan pengalamannya di dunia bisnis.

Ketika menjabat sebagai perdana menteri ke-42 Selandia Baru setelah pemilu 2023, Luxon terbilang masih baru dalam dunia politik, dengan pengalaman hanya tiga tahun sebagai anggota parlemen.

Sejumlah capaian Luxon sebagai perdana menteri antara lain kesepakatan perdagangan bebas dengan India, peningkatan ekspor, reformasi pendidikan, serta langkah-langkah yang lebih tegas terhadap geng kriminal.

Namun, para analis menilai pemulihan ekonomi dalam negeri berlangsung lambat. Selama tiga tahun masa pemerintahannya, biaya hidup dan pengangguran meningkat tajam. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi upayanya meraih masa jabatan kedua, terutama dari partai-partai oposisi berhaluan kiri.

Mereka menggambarkan Luxon sebagai seorang jutawan yang tidak memahami kesulitan hidup masyarakat biasa.

Kepemimpinan Luxon menghadapi gejolak yang tidak biasa pada tahun terakhir masa jabatannya, di tengah hasil jajak pendapat yang lemah, tekanan ekonomi, dan ketegangan di dalam koalisi tiga partai yang dipimpinnya.

Luxon berhasil bertahan dalam dua pemungutan suara kepercayaan oleh anggota parlemen Partai Nasional, masing-masing pada April dan Agustus 2026, terkait kepemimpinannya di partai tersebut.

Pemungutan suara kedua berlangsung setelah Menteri Pertahanan saat itu, Chris Penk, berupaya merebut kepemimpinan partai. Luxon kemudian memberhentikan Penk dari kabinet.

Namun, persoalan politik yang dihadapi Luxon belum berakhir. Jalannya untuk kembali menduduki jabatan perdana menteri tidak akan mudah karena masih ada tantangan dari penghitungan suara khusus dan negosiasi yang berlarut-larut.

Saat berbicara kepada para pendukungnya di Auckland, Luxon mengatakan hasil pemilu masih "terlalu ketat untuk dipastikan" karena hasil akhir bergantung pada suara khusus yang belum dihitung.

Ia mengatakan bahwa "negosiasi dan kompromi" diperlukan untuk membentuk pemerintahan berikutnya.