Pemerintah perlu memastikan regulasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI)

 Pemerintah perlu memastikan regulasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) tidak menjadi penghambat investasi asing di Indonesia. Hal ini penting di tengah upaya memperkuat kerja sama pengembangan AI dengan sejumlah negara, termasuk Korea Selatan.

Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi mengatakan aturan AI yang terlalu ketat berpotensi memengaruhi minat investor, terutama pada sektor perdagangan, energi dan mineral, serta investasi.

“Ketika regulasi terlalu berlebihan, calon investor tentu akan mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Karena itu, kejelasan dan kepastian regulasi menjadi hal yang sangat penting,” kata Dedy, dilansir dari Antara, Jumat (30/10/2026).

Dosen Hubungan Internasional UGM tersebut menilai penyusunan tata kelola AI harus diawali dengan pemetaan kesiapan Indonesia dalam mengadopsi teknologi tersebut. Pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan penerapannya di setiap sektor sebelum menetapkan regulasi.

Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah Readiness Assessment Methodology (RAM) yang diterbitkan UNESCO. Menurut Dedy, metode penilaian tersebut dapat menjadi landasan dalam menyusun dua rancangan peraturan presiden (perpres), yakni mengenai etika AI dan peta jalan AI.

Meski demikian, hasil penilaian tersebut perlu diperdalam melalui kajian sektoral, terutama pada bidang yang berpotensi terdampak perkembangan AI, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan pertanian.

“Tanpa penilaian kritis terhadap kondisi saat ini, kita tidak bisa merumuskan regulasi yang ideal. Kita perlu memahami kondisi, tantangan, dan peluang di lapangan pada berbagai sektor,” ujarnya.

Dedy juga menyoroti kebijakan lokalisasi data yang mewajibkan penyimpanan seluruh data di dalam wilayah Indonesia. Menurut dia, ketentuan tersebut berpotensi memengaruhi iklim investasi industri pusat data karena menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan lokasi penanaman modal.

Sambil menunggu regulasi khusus AI disahkan, Dedy menyarankan pemerintah mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, dapat digunakan untuk menangani konten AI yang melanggar hukum. Sementara itu, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat menjadi dasar penanganan penyalahgunaan data pribadi.

“Regulasi dibutuhkan ketika betul-betul menjawab hasil asesmen. Sambil menunggu regulasi yang belum disahkan, kita bisa menggunakan regulasi yang sudah ada untuk mengatur AI,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepastian aturan dan penegakan hukum menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menentukan negara tujuan investasi.

Pada sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan regulasi nasional mengenai AI dalam bentuk perpres. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan instrumen tersebut dipilih karena proses penyusunannya dinilai lebih cepat dibandingkan undang-undang. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi AI yang berlangsung pesat.

Nezar menyampaikan pemerintah belum memprioritaskan penyusunan undang-undang khusus AI karena masih memantau perkembangan teknologi di tingkat global.