PT Pertamina (Persero) memastikan tidak ada keterlibatan pihaknya dalam kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam beberapa pekan terakhi
Hal ini ditegaskan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Pernyataan Simon tersebut menanggapi kabar yang sebelumnya disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Mufti menyebut, ada isu yang beredar di publik dan media sosial bahwa Pertamina melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga menghambat impor BBM untuk SPBU swasta."Terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta, terdapat sindiran dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa kelangkaan tersebut diduga disengaja oleh pihak Pertamina," ujar Mufti.
Menanggapi hal itu, Simon dengan tegas membantah tudingan tersebut.
"Tentang tanggapan yang beredar bahwa Pertamina meminjam tangan Kementerian ESDM untuk tidak memberikan alokasi kuota BBM di SPBU swasta. Saya sampaikan di sini bahwa itu sama sekali tidak benar," tegas Simon.
Ia menambahkan, sebagai badan usaha penyalur energi, Pertamina selalu tunduk pada regulasi yang ditetapkan Kementerian ESDM serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Pertamina akan terus bekerja keras agar produk-produk yang dihasilkan lewat kilang-kilang kami dapat semakin unggul," pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian ESDM mengungkapkan fenomena kosongnya stok BBM di beberapa SPBU swasta lebih dipengaruhi oleh peralihan konsumsi dari BBM subsidi ke nonsubsidi.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyebut pergeseran ini terlihat dari meningkatnya permintaan BBM nonsubsidi, termasuk di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.
Menurut Dwi, fenomena ini justru positif karena dapat mengurangi beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Which is bagus, beban subsidi jadi berkurang kan dalam hal ini untuk pemerintah, bagus banget," ujarnya.
