Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya kepada industri kelapa sawit.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Dalam acara itu, Kejagung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp 13 triliun ke negara.
Tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi turut dipamerkan di hadapan Presiden Prabowo dan jajaran pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut.
Penyerahan uang ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan atas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit nasional.
Kasus tersebut sebelumnya menarik perhatian publik karena nilai kerugian negara yang fantastis dan dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.
Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Sutikno menjelaskan, uang belasan triliun rupiah tersebut merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
“Uang titipan dari tiga grup korporasi total sebesar Rp 13 triliun yang sudah disita, Senin diserahkan ke negara,” ujar Sutikno, Senin (20/10/2025).
Sutikno menambahkan, masih terdapat sekitar Rp 4 triliun uang pengganti yang belum dibayarkan oleh dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, barang bukti yang telah disita akan dilelang sesuai ketentuan hukum.
Selain Presiden Prabowo, acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Perwakilan dari Bank Himbara juga hadir, di antaranya Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunadi, serta Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto.
Kehadiran para perwakilan bank tersebut berkaitan dengan mekanisme penempatan dana sitaan ke rekening resmi milik negara, sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi.
