Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah kabar yang beredar di media sosial terkait dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam pengadaan layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan RSUD tersebut memang menerima dukungan alat kesehatan (alkes) dengan nilai total mencapai Rp 56,7 miliar. Namun, ia menyebut informasi yang beredar telah disalahartikan.
Menurut Aji, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam dialog dengan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian RSUD tersebut merujuk pada nilai pengadaan alkes untuk program di 66 RSUD, bukan hanya untuk satu layanan tertentu.
“Yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait pengadaan senilai Rp 30 miliar adalah nilai total pengadaan alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win,” ujar Aji dilansir dari Antara, Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan, setiap RSUD dalam program Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN) memperoleh dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar. Peralatan tersebut mencakup cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, hingga mammography.
Untuk RSUD Krui sendiri, Aji menyebut bantuan alkes tahun ini mencapai sekitar Rp 31,7 miliar. Angka tersebut tidak hanya dialokasikan untuk layanan hemodialisis, melainkan untuk berbagai kebutuhan layanan kesehatan.
Selain itu, RSUD Krui juga menerima dukungan alat kesehatan dasar dengan nilai sekitar Rp 25 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Paket ini mencakup berbagai peralatan medis seperti bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, syringe pump, USG, hingga ventilator untuk berbagai layanan medis.
WHO Tetapkan Darurat Ebola, Kemenkes Perketat Pengawasan
Aji menambahkan, pengadaan juga meliputi perlengkapan ruang operasi dan kegawatdaruratan seperti operating table, operating lamp, plasma sterilizer, infusion pump, serta instrumen bedah umum dan kebidanan.
Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar dan mencegah masyarakat terpengaruh hoaks terkait program penguatan fasilitas kesehatan di daerah.
Menurutnya, penguatan RSUD Krui bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat Pesisir Barat, sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan medis yang lebih lengkap.
