Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sekitar 10.000 hektare target program pengembangan kelapa nasional pada 2026 hingga kini belum memiliki calon petani maupun calon lokasi (CPCL). Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam merealisasikan program yang bertujuan memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis kelapa.
Melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pemerintah menargetkan pengembangan tanaman kelapa seluas sekitar 151.000 hektare secara nasional pada 2026. Dari jumlah tersebut, 3.500 hektare dialokasikan untuk Provinsi Banten, terdiri atas 2.000 hektare di Kabupaten Pandeglang dan 1.500 hektare di Kabupaten Lebak.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan kendala utama program saat ini bukan lagi soal anggaran atau ketersediaan bibit, melainkan kesiapan petani dan lahan penerima bantuan.
"Masih ada sekitar 10.000 hektare lagi yang belum ada petaninya. Kalau masih ada masyarakat yang memiliki lahan layak ditanami kelapa, segera diusulkan melalui dinas pertanian agar bisa masuk program," ujar Ali saat Gerakan Percepatan Tanam Kelapa di Desa Sukaraja, Kabupaten Pandeglang, Kamis (2/7/2026).
Ali juga meluruskan informasi mengenai alokasi bantuan untuk Banten. Menurutnya, yang dialokasikan adalah luas lahan, bukan jumlah bibit.
"Untuk 2026 ini ada 3.500 hektare di Banten, terdiri dari 2.000 hektare di Kabupaten Pandeglang dan 1.500 hektare di Kabupaten Lebak. Jadi saya koreksi, bukan 3.500 butir, tetapi 3.500 hektare," katanya.
Penanaman Bibit
Ali meminta pemerintah daerah memastikan seluruh bibit yang telah disalurkan segera ditanam oleh petani. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan paket bantuan yang meliputi benih, pupuk organik, hingga biaya dasar penanaman.
"Saya minta seluruh petani yang sudah menerima bantuan benih segera menanamnya. Jangan sampai bibit sudah disalurkan tetapi tidak masuk ke lahan," tegasnya.
Selain memperluas areal tanam, Kementan juga menyoroti rendahnya produktivitas kebun kelapa rakyat. Menurut Ali, produktivitas ideal dapat dicapai apabila setiap hektare memiliki sekitar 100-110 pohon produktif dengan hasil minimal 150 butir per pohon setiap tahun.
"Kalau satu pohon hanya menghasilkan 75 sampai 80 butir per tahun, berarti kebunnya tidak dirawat dengan baik. Dengan pemupukan dan pemeliharaan, produksinya bisa mencapai 150 bahkan 200 butir per pohon setiap tahun," ujarnya.
Evaluasi Kebun Kelapa
Ali meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengevaluasi populasi tanaman di sekitar 43.000 hektare kebun kelapa yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, produktivitas tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga jumlah pohon produktif di setiap hektare.
"Kalau populasinya kurang, lakukan penyisipan tanaman agar jumlah pohon per hektare kembali ideal," katanya.
Program pengembangan kelapa dalam menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pasokan bahan baku industri hilir sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Varietas kelapa dalam dipilih karena memiliki masa produktif yang panjang, bahkan dapat menghasilkan buah selama lebih dari 60 tahun apabila dikelola dengan baik.
Meski demikian, masih kosongnya sekitar 10.000 hektare CPCL menunjukkan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan anggaran dan bibit, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan serta menjaring petani penerima agar target pengembangan nasional dapat tercapai.
