Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketidakpastian global saat ini bukan lagi bersifat sementara, melainkan sudah menjadi kondisi permanen. Menurutnya, perubahan global yang bersifat jangka menengah hingga panjang telah menciptakan tantangan besar bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
“Kita melihat bahwa ketidakpastian global yang sedang terjadi ini kemungkinan akan bersifat permanen. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran yang bersifat jangka menengah hingga panjang,” ujar Sri Mulyani dalam acara Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Sri Mulyani mencontohkan kebijakan tarif sepihak dari Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya sebagai bukti meningkatnya sikap mementingkan kepentingan nasional. Kebijakan ini, menurutnya, tidak hanya mengganggu perdagangan internasional, tetapi juga mengubah tatanan global yang selama ini berjalan.
Ia juga menyoroti melemahnya peran lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Menurut Sri Mulyani, negara-negara besar mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga multilateral tersebut karena merasa tidak lagi diwakili secara adil.
“Sehingga negara-negara yang kuat merasa bahwa mereka harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa menggunakan lembaga-lembaga multilateral. Inilah yang disebut dengan unilateralisme,” jelasnya.
Ia menegaskan, ketidakpastian global saat ini sangat berbeda dari masa pandemi Covid-19, di mana gangguan bersifat temporer. Kini, pergeseran global telah menyentuh aspek-aspek paling fundamental dalam hubungan antarnegara.
“Ketidakpastian secara global sekarang menyentuh faktor-faktor mendasar, yaitu tentang bagaimana suatu negara atau perekonomian seharusnya saling berinteraksi satu sama lain,” katanya.
Melihat dinamika tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, APBN harus mampu menjadi pelindung ekonomi nasional dari guncangan eksternal maupun domestik.
"Indonesia bisa secara bertahap mengatasi hambatan-hambatan besar dalam sistem ekonomi agar bisa tumbuh lebih tinggi. Caranya adalah dengan menggunakan APBN sebagai alat kebijakan fiskal yang tetap dijaga agar sehat dan berkelanjutan. Karena kalau alat fiskalnya rusak, tidak sehat, atau tidak berkelanjutan, jangankan menyelesaikan masalah struktural, justru kebijakan fiskalnya sendiri bisa jadi sumber masalah baru," ujar Sri Mulyani.
